Berikut ini adalah tulisan dari Prie GS yang terangkum dalam bukunya “Nama Tuhan dalam Sebuah Kuis”, yang ane pikir seringkali terjadi ga hanya di tingka elit tapi juga di sekitar kita.
selamat membaca :
selamat membaca :
“Meminta pejabat Indonesia menolak jabatan rangkap akan sama susahnya meminta mereka mundur dari jabatannya. Bukan Cuma karena mereka telah merasa menjabat adalah amant, tetapi juga karena mereka atau kita, telah terbiasa sanggup menjadi ahli dan dapat mengurus apa saja dalam waktu yang sama.
Itulah kenapa hanya dengan bekal satu jabatan, seseorang dapat menjadi ketua puluhan organisasi. Dengan bekal jabatan, seseorang akan langsung dapat menjadi penasihat, pelindung, sesepuh, staff ahli dan dewan kehormatan. Kemampuan kita dalam merangkap peran benar2 luar biasa. Dimana letak kunci keberhasilan itu semua? Apakah kita seorang superman hingga cuma dengan dua tangan dapat mengerjakan banyak hal dalam sekaali kerja?
Ternyata tidak. Kita sanggup merangkap begitu banyak pekerjaan karena sesungguhnya kita tak pernah benar2 bekerja. Jadi, seratus jabatan boleh dikelola karena bekerja untuk setengahnya saja sering tak ada. Banyak sedikitnya jabatan ternyata tidak berpengaruh pada tingkat kesibukan kita. Oleh karena itu, banyaknya pengurus, banyaknya orang yang merasa dapat mengurus, dapat berbanding lurus dengan banyaknya soal2 yang tak terurus. Ini benar2 tudingan paling nyata bagi mental sok dapat mengurus itu. Sekarang ini tak sulit mencari partai yang pecah. Pertanyaan kita sederhana, jika mengurus partai saja sudah susah apa jadinya jika mereka harus mengurus negara. Nasi sudah menjadi bubur. Pengurus partai itu sudah kepalang mengurus negara. Jadi, marilah kita sama2 menerima resikonya.
Kita selalu menyediakan pengurus di semua lini urusan. Pengurus ini malah sering demikian bengkak jumlahnya. Namun di setiap bagian yang ”terurus” itu pula ketidakterurusan tetap saja menjadi cerita. Ada menteri transportasi, tapi kecelakaan kereta tetap terjadi berulang kali. Ada menteri tenaga kerja tapi pengangguran tetap tinggi. Ada menteri kehutanan, tapi pembabatan hutan tetap dilakukan. Ada menteri lingkungan hiduptapi kerusakan lingkungan tetap menjadi-jadi, ada daerah resapan dibikin pemukiman, ada pantai penahan banjir disulap jadi perumahan. Ada menteri olahraga, tapi kekalahan selalu menjadi cerita biasa. Polisi selalu ditempatkan di jalan2, tapi pelanggaran jalan menjadi pemandangan sehari-hari.
Sekali lagi banyaknya pengurus ternyata sebanding dengan banyaknya soal yang tak terurus. Ini membuktikan bahwa kita Cuma dapat menjadi pengurus, tetapi tak benar2 sanggup mengurus. Kita Cuma dapat menjabat, tetapi kurang dapat benar2 menjalankan amanat. Akhirnya, menjabat Cuma menjadi semacam kegemaran ketimbang sebagai kewajiban. Seperti yang sering dislogankan ”Saya siap mundur” selalu akan diikuti oleh ”asal sesuai prosedur”. Kata ”Prosedur” itu akhirnya menjadi suaka, menjadi benteng yang aman yang sulit melacak kejujurannya. Faktanya, yang menonjoldari pejabat Indonesia selalu jumlah kekayaanya, mobilnya, rumah mewahnya. Yang menonjol dari wakil rakyat kita juga soal2 seperti mesin cuci, kenaikan gaji, studi banding ke luar negeri.
Meminta pejabat indonesia menolak jabatan rangkap adalah sesuatu yang berat karena kita memang telah terbiasa menjadi ahli apa saja. Kita sama sekali tidak malu ketika pada akhirnya kita toh tak mengerjakan apa2.”
Tidak ada komentar:
Posting Komentar